Walikota Pekanbaru Agung Nugroho
Pekanbaru, kicauan-nusantara.com- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memaparkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 di masa Walikota Pekanbaru Agung Nugroho - Wakil Walikota Markarius Anwar. RLPPD ini berisi rincian pencapaian Pemko Pekanbaru sepanjang tahun lalu. Selasa (31/3/2026)
Walikota Agung menyampaikan indikator kinerja makro dari tahun 2024 ke 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 84,26 persen pada 2024. IPM naik menjadi 84,91 persen pada 2025.
Angka kemiskinan 3,15 persen pada 2024. Angka kemiskinan naik menjadi 3,19 persen pada 2025. Dengan jumlah penduduk bertambah 30 hingga 40 ribu pertahun. Kondisi ini membuktikan pemerintah kota mampu menahan lonjakan kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi.
Angka pengangguran 4,63 persen pada 2024. Angka pengangguran naik menjadi 5,24 persen pada 2025. Meningkatnya angka pengangguran seiring dengan bertambahnya penduduk dan pendatang usia produktif. Hal ini menandakan kota Pekanbaru tetap menjadi pusat ekonomi dengan peluang kerja yang terbuka lebar.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,61 persen pada 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,52 persen pada 2025.
Pendapatan Rp166,85 juta per kapita selama 2024. Pendapatan per kapita naik menjadi Rp178,02 juta selama 2025.
Ketimpangan pendapatan 0,353 persen pada 2024. Ketimpangan pendapatan naik menjadi 0,370 persen pada 2025. Kondisi ini mencerminkan bergeraknya sektor produktif, peluang usaha, dan kerja yang berkembang, yang diiringi dengan kebijakan pemerataan.
Di masa kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, mulai memenuhi pelayanan dasar. Di bidang pendidikan, tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD capai 91,83 persen.
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 93,08 persen. Dan 100 persen anak usia 7 hingga 18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
Dengan 93,19 persen ruang kelas Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam kondisi baik. Dan 92,10 persen toilet SD, dan SMP dalam kondisi baik.
Dalam urusan kesehatan, 0,06 persen kematian ibu, 1,85 persen prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. 93,97 persen pelayanan kesehatan ibu hamil. 90,32 persen pelayanan persalinan bagi ibu bersalin. 94,97 persen pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 95,48 persen pelayanan kesehatan balita. 95,48 persen pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar.
95,36 persen skrining kesehatan orang usia produktif sesuai standar. 97,74 persen skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas. 93,55 persen pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar. 94,98 persen pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM) sesuai standar. 93,76 persen pelayanan kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar. 99,07 persen pelayanan TBC oramg terduga TBC sesuai standar. 97,43 persen pelayanan deteksi dini orang dengan resiko terinveksi HIV.
Dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebesar 77,42 persen kemantapan jalan kabupaten kota. 88,04 persen rumah tangga mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
86,75 persen luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir. 100 persen penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota. 75,81 persen kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 10 persen rencana detail tata ruang yang sudah dilegalkan.
100 persen, persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis/ yang memiliki sertifikat kompetensi. 99,90 persen rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. 88,32 persen persentase kepatuhan persetujuan bangunan gedung kabupaten/kota. 100 persen persetujuan banguan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku capai 100 persen. 100 persen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capai 100 persen.
91,18 persen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 100 persen warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP capai 100 persen.
Dalam urusan Perumahan Rakyat dan awasan Permukiman (Perkim), rumah tidak layak huni yang tertangani 97,09 persen. 40,17 persen kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten kota yang ditangani. 100 persen perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Di bidang sosial, persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti capai 100 persen. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota 100 persen.
100 persen lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal) 100 persen. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 100 persen.
Dalam hal opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah kota meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Tahun 2024.
Di bidang anggaran, untuk realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp3,227 triliun lebih, realisasi Rp3,225 triliun atau tercapai 99,93 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 100,14 persen. Dengan target PAD Rp1,299 triliun, realisasi Rp1,301 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi Rp11.228.478.
Belanja daerah dengan target Rp3,250 triliun. Realisasi Rp2,992 triliun. Tercapai 92,07 persen. Belanja operasi 94,37 persen, target Rp2,740 triliun, realisasi Rp2,588 triliun. Belanja modal 86,22 persen, dengan target Rp465 miliar lebih, realisasi Rp401 miliar lebih. Belanja tidak terduga 0,16 persen, target Rp41,2 miliar, realisasi Rp64 juta. 100 persen Belanja Transfer, target Rp3 miliar, realisasi Rp3 miliar.
Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah 100 persen, dengan target Rp28,088 miliar, realisasi Rp28,088 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah 100 persen, dengan target Rp5 miliar, realisasi Rp5 miliar.
Dimasa kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho - Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Pemko Pekanbaru menjalankan berbagai program yang pro rakyat.
Diantara inovasi daerah yang dijalankan, TRC Pekanbaru Aman 112. Pusat layanan darurat terpadu satu atap. Mobil Aman Keliling, layanan adminduk langsung di tengah masyarakat. PAUD Terpadu Aman pusat PAUD dan TPA Ramah Anak di kawasan perkantoran Pemko Pekanbaru. SIDAK, mencakup integrasi data kependudukan, kebersihan, dan pemukiman. Waste Station, tukar sampah terpilah jadi uang.
Sip Aman, aplikasi untuk mempercepat pengurusan perizinan dan non perizinan. Pekanbaru AMAN SUPERAPP, portal terpadu layanan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat. Mobil Layanan Antar Sehat, layanan mobil premium antar pasien cepat aman nyaman gratis Pekanbaru. Zero ATS (Anak Tidak Sekolah), nol anak putus sekolah, wujudkan generasi cerdas.
Tags
Pekanbaru